29 Maret 2020
Home Advetorial Berita
ADVERTORIAL

Lampung Tuan Rumah Rakernas Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia

Foto: istimewa

BANDARLAMPUNG (suarapedia)-Asosiasi Dewan Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) dan Forum Komunikasi Sekretaris Dewan (Forkom Sekwan) se-Indonesia menggelar Rapat Kerja Nasiona (Rakernas) di Hotel Novotel Bandarlampung selama tiga hari, Senin-Rabu (9-11/12/2019).

Dalam kesempatan tersebut, ketua panitia sekaligus Sekwan Provinsi Tina Melinda menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir dari seluruh Provinsi se-Indonesia. Kegiatan kali ini merupakan hasil kesepakatan Forkom Sekwan beberapa waktu lalu dalam rapat di Kota Bandung Jawa Barat yang memberikan kesempatan kepada Provinsi Lampung untuk menyelenggarakan kegiatan ini.

"Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi diantara pimpinan DPRD seluruh Indonesia yang baru diantik beberapa waktu lalu," ujar Tina, Rabu (11/12/2019).

Dia juga menyampaikan, bahwa kegiatan  ini selain bertujuan untuk menjalin silaturahmi juga akan membentuk kepengurusan ADPSI dan pemilihan sekretaris ADPSI periode 2019-2024 juga untuk melakukan rapat kerja nasional.

Ada pun peserta dalam Rakernas ADPSI, yakni pimpinan dan anggota DPRD dari 34 provinsi, Sekretaris Dewan (Sekwan) dan pejabat Sekwan seluruh Indonesia, serta pimpinan Asosiasi DPRD provinsi seluruh Indonesia.

Berikut ini point yang di rekomendasi hasil rapat kerja nasional ADPSI:

  1. Usulan perubahanPeraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, terkait peningkatan penghasilan / kesejahteraan dan pajaknya dibebankan kepada APBD;a.
    • Pasal 19 sebagai bentuk penghargaan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi ADPSI mendorong agar uang jasa pengabdian dapat dinaikan sesuai dengan kelompok kemampuan keuangan daerah dinaikan sebanyak 2 (dua) kali lipat.
    • Pasal 22 terkait Dana Operasional Pimpinan DPRD Provinsi ADPSI mendorong agar dana tersebut dapat dinaikan sebanyak 2 (dua) kali lipat.
    • Pasal 8 terkait pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) bagi Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi ADPSI mendorong agar dinaikan sebanyak 2 (dua) kali lipat
  2. Terkait besaran belanja perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD Provinsi ADPSI mendorong agar besaran satuan belanja perjalanan dinas disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah (APBD) bukan PMK ;
  3. Terkait asuransi kesehatan yang saat ini menggunakan BPJS ADPSI mendorong agar ada tambahan asuransi kesehatan diluar dari BPJS.
  4. Pelaksanaan reses untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi ADPSI mendorong agar pertanggung jawabannya dalam bentuk lumpsum.
  5. Revisi terkait UU No 23 Tahun 2014 tentang batasan kewenangan Provinsi dan Kabupaten, kewenangan Provinsi diharapkan dapat sampai pada pembangunan desa.
  6. ADPSI mendorong Revisi PP No 84 tahun 2014 pasal 10 terkait penghapusan aset agar Pimpinan DPRD dapat disamakan  dengan pejabat negara
  7. Dalam rangka penyeragaman Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)Sekretariat DPRD Provinsi mengusulkan sebagai berikut:
    • DPRD Provinsi dengan jumlah anggota lebihdari 85 orang, susunan tipe A dengan jumlah5 (lima) kepala bagian dengan masing-masing 3 (tiga) subbagian;
    • DPRD Provinsi dengan jumlah anggota dibawah dari 85 orang, susunan tipe B dengan jumlah 4 (empat) kepala bagian dengan masing-masing 3 (tiga) sub bagian;
    • Agar indikator penentu dalam penentuan Typelogi Sekretariat DPRD dapat dipecah menjadi 4 s/d 6 indikator
    • Agar revisi PP18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 9 dan 10
    • ADPSI Mendorong agar Pemerintah dapat Meninjau ulang rencana penghapusan jabatan eselon III dan IV di daerah;
  8. Dalam rangka keseragaman penyusunan Tatib DPRD Provinsi Hendaknya Kemendagri membuat satu pedoman  dari Tatib yang berlaku saat ini,karena penyusunan Tatib berdasarkan Peraturan yang sama yaitu PP no.12Tahun 2018 tentang pedoman Penyusunan Tata tertib DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota  dan Undang undang No 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal ini Kedudukan Penempatan sekertariat DPRD bukan menjadi mitra Komisi tetapi berada di bawah langsung di Pimpinan DPRD (sesuai UU no. 23 tahun 2014 pada Pasal 215 dan PP no. 12 tahun 2018 pasal 67)  dan Untuk mengakomodir Muatan Lokal Daerah cukup ditambahkan pada Tatib yang telah dibuat Kemendagri.
  9. ADPSI medorong agar ada upaya serius dari Pemerintah untuk menangani konflik Agraria antara Perusahaan dengan masyarakat agar tidak menjadi konflik yang lebih besar.
  10. ADPSI mendorong dan memberikan perhatian  kepada anggota DPRD Provinsi di Daerah yang terlibat  dalam persolaan hukum dengan cara memberikan bantuan Advokasi
  11. Revisi UU no 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa Perkebunan dan Pariwisata untuk dimasukan dalam Dana Bagi Hasil dari Sumber daya lainnya
  12. Untuk menjaga marwah Lembaga DPRD Provinsi ADPSI mengusulkan agar adanya keseragaman di dalam penggunan Plat Kendaraan dinas sesuai dengan urutan Protokoler Plat Dinas Ketua DPRD setelah no Plat Kepala Daerah no 2 (dua) dan Wakil Ketua DPRD setelah no urut wakil Kepala Daerah yang diusulkan ke dalam PP, adapun susunannya sebagai berikut :
    1. Ketua DPRD Plat Dinas No 2
    2. Wakil Ketua I Plat Dinas No 6
    3. Wakil Ketua II Plat Dinas No 7
    4. Wakil Ketua III Plat Dinas No 8
    5. Wakil Ketua IV Plat Dinas No 9
  13. ADPSI mendukung masing – masing Provinsi di dukung oleh Undang-undang Provinsi. Mengingat bahwa Undang- undang no 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur merupakan Undang-undang yang terdiri dari Provinsi Bali, NTB dan NTT, dan dasar pembentukannya Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Provinsi Bali, NTB dan NTT adalah Undang-undang dasar sementara (UUDS) Tahun 1950, maka ADPSI mendukung revisi Undang-Undang tersebut menjadi Undang-Undang tersendiri untuk Undang-Undang Provinsi Bali, Undang-Undang Provinsi NTB dan UU Provinsi NTT
  14. ADPSI memohon kepada Pemerintah Pusat untuk mempercepat proses pencabutan kebijakan Moratorium tentang pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).
  15. ADPSI sepakat untuk mengadakan musyawarah nasional (MUNAS) pada tanggal 18 Desember s.d 20 Desember 2019 di Jakarta.

Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Nasional  ADPSI

  1. Usulan perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait review jumlah Pimpinan DPRD, Pasal 111 ditambah jumlah Pimpinan DPRD Provinsi 1 orang Ketua dan 5 orang Wakil Ketua untuk DPRD Provinsi yang beranggotakan diatas 100 orang;
  2. Usulan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangandan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, terkait peningkatan penghasilan/kesejahteraan dan pajaknya dibebankan kepada APBD;
  3. Usulan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusuna nPeraturan Tata Tertib DPRD terkait review staf ahli/pendamping/staf administrasi untu ksetia pAnggota DPRD;
  4. Dalam rangka penyeragaman Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK )Sekretariat DPRD Provinsi mengusulkan sebagai berikut:
    • DPRD Provinsi dengan jumlah anggota lebih dari 85 orang, susunan tipe A denga njumlah 5 (lima) kepala bagian dengan masing-masing 3 (tiga) sub bagian;
    • DPRD Provinsi dengan jumlah anggota dibawah dari 85 orang, susunan tipe B dengan jumlah 4 (empat) kepala bagian dengan masing-masing 3 (tiga) sub bagian;
    • Agar indikator penentu dalam penentuan Typelogi Sekretariat DPRD dapat dipecah menjadi 4 s/d 6 indikator
    • Agar revisi PP18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 8
    • Eselonering jabatan Sekwan Provinsi dari eselon II.a ditingkatkan menjadi eselon I.b; sehingga pimpinan dan anggota dewan disetarakan dengan eselon I.b
    • f.  Menolak rencana penghapusan jabatan eselon III dan IV di daerah;
  5. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas rekruitmen calon kepala daerah, agar persyaratan Anggota DPRD yang akan mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah tidak perlu lagi mengundurkan diri tapi cukup dengan cuti sementara.
  6. Dalam rangka keseragaman penyusunan Tatib DPRD Provinsi Hendaknya Kemendagri membuat satu pedoman  dari Tatib yang berlaku saat ini,karena penyusunan Tatib berdasarkan Peraturan yang sama yaitu PP no.18 tahun 2018 tentang pedoman Penyusuna Tata tertib DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota  dan Undang undang No 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal ini Kedudukan Penempatan sekertariat DPRD bukan menjadi mitra Komisi tetapi berada di bawah langsung di Pimpinan DPRD (sesuai UU no. 23 tahun 2014 pada Pasal 215 dan PP no. 12 tahun 2018 pasal 67)  dan Untuk mengakomodir Muatan Lokal Daerah cukup ditambahkan pada Tatib yang telah dibuat Kemendagri.(ADV)


Tag : Lampung Rakernas Asosiasi DPRD Provinsi ADPSI

Berita Lainnya

©copyright 2018, All right reserved ®www.suarapedia.com