Rabu, 26 September 2018
Mode Baca

Home/ Nasional / Berita

Kamis, 13 September 2018 22:57 WIB

Pengukuhan Sultan Banten XVIII Menuai Protes

Foto : istimewa

BANTEN (suarapedia) - Pengukuhan Sultan Banten XVIII di anjungan Banten Taman Mini Indonesia Indah (TMII) oleh Yayasan Raja dan Sultan Nusantara (Yarasutra) beberapa waktu lalu menuai protes. Selain orang yang dikukuhkan dianggap tidak berhak menyandang gelar Sultan Banten, Yasutra juga dianggap tidak berhak mengukuhkan Sultan dalam sejarah Kesultanan Banten.

Demikian dikatakan Kuasa Hukum Forum Dzurriyat Kesultanan Banten yang juga Sekjen Badan Advokasi & Bantuan Hukum Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) Kemas Herman, saat konfrensi pers di Hotel Flaminggo, Kota Serang, Kamis (13/9/2018)

Kemas Herman menegaskan, Ketua 3 Forum Dzurriyat Kesultanan Banten yang juga Sekretaris Jenderal Lembaga Pemangku Adat Kesultanan Banten, Tubagus Amri Wardhana,  melalui surat tertanggal 8 September 2018 sudah melayangkan protes dan keberatan atas rencana pengukuhan Sultan Banten XVIII .

"Surat tersebut sudah mendapat tanggapan/klarifikasi dari Pengurus Pusat Barisan Adat Raja Sultan Nusantara (Baranusa) melalui suratnya tertanggal 10 September 2018, yang mengakui kegiatan di TMII pada 10 September 2018 lalu tidak ada agenda pengukuhan Sultan Banten XVIII, tetapi kegiatan tersebut murni kegiatan pengukuhan RTB  Hendra Bambang Wisanggeni sebagai Panglima Baranusa Provinsi Banten oleh Pengurus Pusat Baranusa," ungkap Kemas Herman.

Kemas Herman juga mengatakan dari surat yang ditandatangani Sekjen Baranusa Raden Mohammad Ali Sodik tersebut, kegiatan di TMII merupakan kegiatan PP Baranusa yang merupakan underbow Yarasutra. Ia juga mengatakan pihaknya sedang mendalami masalah ini dan akan mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Dzurriyat Kesulthanan Banten.

"Saat ini masalah mengenai Sultan Banten yang bergulir sejak tahun 2016 lalu adalah berawal dari keluarnya penetapan Pengadilan Agama Serang no.0316 tanggal 22 September 2016 yang berdasarkan Diktum keempatnya telah dipergunakan oleh RTB. Hendra Bambang Wisanggeni untuk mengangkat dirinya sebagai sultan banten XVIII," kata Kemas Herman.

Lalu Forum Dzurriyat Kesulthanan Banten melalui kuasa hukumnya Kemas Herman dkk, mengajukan gugatan pembatalan ke PA Serang Reg. Perk. no. 0786, yang sudah diputus pada 13 Desember 2017 jo. putusan PTA Banten Reg. Perk. no. 0017 yang sudah diputus pada 3 Mei 2018.

"Putusan PA Serang dan putusan PTA Banten tersebut pada pokoknya adalah membatalkan atau menghapus frasa "sebagai pemilik pertalian darah terkuat yang memiliki hak waris penerus kesultanan banten", dengan demikian RTB. Hendra Bambang Wisanggeni tidak berhak menyebut dirinya sebagai Sultan Banten XVIII," tegas Kemas Herman. (FIK)



Bandar Lampung
Selasa, 25 September 2018 21:03 WIB
Politik

Daerah ini Masuk Indeks Kerawanan Pemilu 2019

BANDARLAMPUNG(suarapedia) - Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) telah merilis Indeks Kerawanan Pemilihan

 

Bandar Lampung
Selasa, 25 September 2018 20:54 WIB
Daerah

Pembahasan APBDP, Pendapatan Lampung Diproyeksikan Naik Rp356 Miliar

BANDARLAMPUNG (suarapedia) - Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung diproyeksikan meningkat Rp356 miliar. Sementara, komponen

 

Bandar Lampung
Selasa, 25 September 2018 20:50 WIB
Politik

Tim Transisi Arinal Tidak Dibutuhkan

BANDARLAMPUNG (suarapedia) -  Wacana Arinal Djunaidi membentuk tim transisi di masa pemerintahannya dinilai akademisi Universitas

 

Bandar Lampung
Selasa, 25 September 2018 20:28 WIB
Ekonomi

Menu Baru Restoran Ayam Nyelekit, Makan Ayam Pedas Tanpa Tulang

BANDARLAMPUNG (suarapedia) - Bagi anda pecinta masakan ayam pedas. Nampaknya harus mencoba menu baru dari restoran ayam nyelekit

 

Advertorial
Selasa, 25 September 2018 19:48 WIB
Advetorial

Gubernur Lampung Lantik Bupati Terpilih Tanggamus

TANGGAMUS (suarapedia) - Bupati terpilih Kabupaten Tanggamus Hj. Dewi Handajani SE.MM dan Wakil Bupati Tanggamus Hi. AM Syafi’i