Kamis, 16 Agustus 2018
Mode Baca

Home/ Ekonomi / Berita

Kamis, 09 Agustus 2018 18:18 WIB

Distan Pesisir Barat Gelar Rakor KP3

Foto : suarapedia/novan

PESISIR BARAT-Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3), yang dipusatkan di Aula Rumah Makan Ceria Laai Kecamatan Karyapenggawa, Kamis (9/8/2018).

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Sekkab Azhari dengan dihadiri oleh Kepala Distan Jalaludin, pejabat tinggi pratama, administrator, dan pengawas, perwakilan Dandim 0422 Lampung Barat (Lambar), Kepala PT. Pusri dan PT. Petrokimia PPD Lampung, Pimpinan Bank Lampung Kantor Cabang Krui, Kepala BPP, Penyalur Pupuk Bersubsidi, Kelompok Tani (Poktan) se Pesibar.

Disampaikan Ketua KP3 Pesibar yang juga merupakan Sekkab Pesibar,  Azhari bahwa berdasarkan gagasan Gubernur Lampung, Pemprov Lampung telah menetapkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 99 Tahun 2016 tentang pola distribusi pupuk bersubsidi sektor pertanian di Provinsi Lampung yang juga telah ditindaklanjuti dengan petunjuk teknis pelaksanaan Pergub Lampung T8ahun 2016.

"Dasar pemikiran penetapan Pergub Lampung Nomor 99 Tahun 2016 tersebut adalah fenomena berulang yang sudah berlangsung lama yang dicermati oleh Gubernur Lampung," jelas Azhari.

Diantaranya adalah langkanya pasokan pupuk, lonjakan harga yang disebabkan oleh faktor seperti, alokasi pupuk bersubsidi yang lebih kecil dari kebutuhan pertanaman, terjadinya perembesan pupuk bersubsidi ke pasar bebas, penyusunan RDKK yang tidak akurat, karena biasanya petani merancang kebutuhan lebih besar dari luas pertanaman sesungguhnya dan ada kecenderungan penggunaan pupuk overdosis.

"Alokasi pupuk bersubsidi yang lebih rendah dari usulan RDKK, secara khusus Pesibar Tahun 2018 mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi berupa pupuk urea 6.173 ton dari usulan RDKK 15.046 ton (41%), pupuk SP-36 950 ton dari total usulan RDKK 7.480 ton (13%), pupuk NPK 3.600 ton dari total usulan RDKK 14.844 ton (24%), pupuk ZA 430 ton dari total usulan 1.723 ton (25%), dan pupuk organik 600 ton dari total usulan 2.847 ton (21%)," jelas Azhari.

Setelah melalui proses yang cukup panjang melalui pengkajian pembelajaran kebeberapa daerah di Indonesia (Jawa Tengah dan Sumatera Barat) dan diskusi intensif ditingkat pusat, selama lebih dari satu tahun maka tersusunlah formula instrumen distribusi pupuk bersubsidi model dengan pola billing system yang tertuang dalam Pergub Lampung Nomor 99 Tahun 2016 dan petunjuk teknisnya.

"Difasilitasi oleh PT. Bank Lampung, pola  distribusi billing system ini bertujuan untuk menyederhanakan prosedur penebusan dan penyaluran pupuk bersubsidi karena petani atau kelompok tani menyetorkan uang pembelian langsung ke Bank Lampung dengan harga het dan pupuk langsung bisa diambil di kios," paparnya.

Berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan di Kabupaten Lampung Selatan di 5 (lima) kecamatan sejak tahun 2016 yang lalu, persoalan – persoalan dalam distribusi pupuk bersubsidi dapat diatasi khususnya dalam pencapaian enam tepat, bahkan secara teknis sistem online tersebut memudahkan dalam sistem monitoring dan  evaluasi karena stakeholders dapat memantau secara periodik kemudian harga sesuai HET dan subjek penerima atau kelompok sasaran yang jelas dan berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan di kabupaten lampung selatan di 5 (lima) kecamatan sejak tahun 2016 yang lalu, persoalan – persoalan dalam distribusi pupuk bersubsidi dapat diatasi khususnya dalam pencapaian enam tepat.

"Bahkan secarateknis sistem online tersebut memudahkan dalam sistem monitoring dan  evaluasi karena stakeholders dapat memantau secara periodik kemudian harga sesuai het dan subjek penerima/kelompok sasaran yang jelas dan RDKK yang wajib akurat," jelasnya.

Pada tahun ini, pola distribusi billing system pupuk bersubsididi Pesibar, baru diujicobakan di satu kecamatan yaitu Kecamatan Karyapenggawa yang terdiri dari 51 poktan, 12 gapoktan, 12 pekon, dua kios pupuk bersubsidi, dan dua distributor.

"Saya berbangga hati dan mengucapkan terima kasih kepada poktan, kios, dan PPL yang dari awal telah menyatakan kesiapan dan mendukung penuh pelaksanaan billing system ini," imbuh Azhari.

"Tahun depan, kami mengharapkan kecamatan lain dapat menyusul untuk segera melaksanakan billing system ini. Sebagai langkah awal, dapat dipersiapkan administrasi kelengkapannya," tutul Azhari. (NOVAN)



Bandar Lampung
Kamis, 16 Agustus 2018 00:33 WIB
Politik

Ini Klarifikasi Andi Arif Soal Demokrat Lampung

BANDARLAMPUNG (suarapedia) - Kekalahan di Pilgub Lampung beberapa waktu lalu, membuat jabatan Muhammad Ridho Ficardo sebagai Ketua

 

Semarang
Rabu, 15 Agustus 2018 22:29 WIB
Daerah

CCAI Jawa Tengah Resmikan Rumah Bantuan RTLH di Jatijajar

BAWEN (suarapedia) - Dalam memperingati HUT kemerdekaan RI yang ke-73, Coca-Cola Amatil Indonesia (CCAI) Jawa Tengah (Jateng)

 

Bandarlampung
Rabu, 15 Agustus 2018 22:12 WIB
Olahraga

Dikalahkan Palestina, Masihkah Timnas Indonesia Berpeluang Lolos?

BANDARLAMPUNG (suarapedia) – Timnas U-23 Indonesia masih tertahan di peringkat ke-3 klasemen sementara Grup A cabang sepak

 

Tulangbawang
Rabu, 15 Agustus 2018 21:51 WIB
Pendidikan

Winarti Serahkan Bantuan BOP dan PAUD

TULANGBAWANG (suarapedia) - Bupati Tulangbawang, Winarti, menyerahkan secara simbolis berupa Bantuan Operasional Penyelenggaraan

 

Pesisir Barat
Rabu, 15 Agustus 2018 20:17 WIB
Daerah

Polsek Bengkunat Sambangi Kediaman Korban Amukan Gajah

PESISIR BARAT (suarapedia) - Jajaran Polsek Bengkunat Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar), Lampung, menyambangi kediaman korban