Selasa, 16 Oktober 2018
Mode Baca

Home/ Nasional / Berita

Selasa, 07 Agustus 2018 20:07 WIB

Pemprov Lampung Pinjam Pakai Tanah Milik Kemensetneg

Foto : istimewa/humas pemprov lampung

JAKARTA (suarapedia) - Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melaksanakan perjanjian pinjam pakai tanah milik Kementerian Sekretariat Negara yang digunakan untuk Anjungan Daerah Lampung di Kompleks Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Selasa (7/8/2018), di Ruang Rapat Gedung Sasono Utomo TMII, Jalan Raya Taman Mini Jakarta Timur.

Pihak Kemensetneg diwakili Sekretaris Kemensetneg Setya Utama (mewakili Menteri Sekretaris Negara), sementara Pemprov Lampung diwakili Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis (mewakili Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo).

Perjanjian ini berdasarkan UU. Nomor 17 Tahun 2003 tentag Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014, Kepres Nomor 51 Tahun 1977 tentang TMII, Peraturan Menteri K/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Negara/Daerah, dan aturan lainnya.

Provinsi Lampung mendapat pinjaman lahan yang seluas 7.440 meter per segi yang digunakan untuk Anjungan Daerah Provinsi Lampung. “Kita mendapatkan Undangan resmi dari Kemensesneg bersama 33 daerah lain yang memiliki anjungan daerah di TMII. Mudah-mudahan, ke depan anjungan ini akan bermanfaat bagi pelestarian budaya, pendidikan, wawasan kebangsaan dan cinta tanah air, dan sebagai sarana promosi dan informasi produk unggulan ekonomi daerah,” ujar Sekdaprov Hamartoni, usai acara perjanjian.

Menurut Hamartoni, perjanjian ini tertuang dalam surat Nomor B-2960/ Kemensetneg/Ses/PB.03/07/ 2018 tentang Perjanjian Pinjam Pakai Tanah Milik Kementerian Sekretariat Negara yang digunakan untuk 33 Anjungan Daerah di Kompleks Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Seperti diketahui, lahan yang dimiliki Kemensetneg bersertifikat Hak Pakai Setneg RI Nomor 88/ Kelurahan Ceger, Cipayung, Jakarta Timur. Tanah ini dipinjamkan ke 33 daerah dalam rangka menunjang berbagai aktivitas daerah. Untuk Provinsi Lampung, anjungan tersebut bermanfaat untuk pelaksanaan pelestarian budaya, pendidikan, wawasan kebangsaan dan cinta tanah air, dan sebagai sarana promosi dan informasi produk unggulan ekonomi daerah.

Waktu perjanjian berlaku lima tahun sejak dilakukannya perjanjian dan hanya dapat diperpanjang atas persetujuan Kemensetneg. (RLS)



Sukoharjo
Selasa, 16 Oktober 2018 18:00 WIB
Daerah

Pangdam IV/Diponegoro Pimpin Apel 3 Pilar di Sukoharjo

SUKOHARJO (suarapedia) - Usai melaksanakan apel tiga pilar (Babinsa, Babinkamtibmas dan Kepala Desa/Lurah) di Kabupaten Wonogiri,

 

Tulangbawang Barat
Selasa, 16 Oktober 2018 16:27 WIB
Daerah

19 Kepala Tiyuh Terpilih Dilantik November

TULANG BAWANG BARAT (suarapedia) - 19 kepala tiyuh (desa) terpilih dari tujuh kecamatan di Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba),

 

Pesisir Barat
Selasa, 16 Oktober 2018 16:14 WIB
Daerah

Diskominfo Pesisir Barat Sosialisasikan Internet Sehat dan Aman

PESISIR BARAT (suarapedia) - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar), menggelar sosialisasi

 

Senin, 15 Oktober 2018 22:05 WIB
Daerah

Sekda Lampung Selatan Hadiri Paripurna Tiga Raperda

LAMPUNG SELATAN (suarapedia) - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Selatan Fredy SM menghadiri sidang paripurna DPRD Lamsel

 

Bandarlampung
Senin, 15 Oktober 2018 22:00 WIB
Daerah

URC-PPO Galang Dana Bocah Korban Kecemplung Penggorengan

BANDARLAMPUNG (suarapedia) - Puluhan driver ojek online (ojol) yang tergabung dalam URC Paguyuban Pengemudi Online (PPO) Lampung