Selasa, 16 Oktober 2018
Mode Baca

Home/ Nasional / Berita

Minggu, 29 Juli 2018 01:54 WIB

MK Gelar Sidang Gugatan Sengketa Hasil Pilkada Kota Bekasi 2018

Tim Advokasi Pepen-Tri, dari kiri kekanan: KMS. Herman, Iqbal Daud, RM. Purwadi | Foto : istimewa

JAKARTA (suarapedia) - Sidang gugatan sengketa hasil Pilkada Kota Bekasi 2018 memasuki babak awal. Sidang perdana ini digelar Jumat (27/7/2018) dengan agenda pembacaan permohonan Termohon yang disampaikan kepada majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dengan perkara nomor : 27/PHP.KOT-XVI/2018.

Gugatan sengketa hasil Pilkada Kota Bekasi ini antara pemohon pasangan calon (Paslon) Nur Supriyanto - Ady Firdaus dengan Termohon KPU Kota Bekasi. Nampak terlihat di persidangan, Iqbal Daut selaku Koordinator Tim Kuasa Hukum Rahmat Effendi Walikota Bekasi terpilih dan Tri Adhiyanto Wakil Walikota Bekasi terpilih, selaku Paslon nomor urut 1 pada Pilkada Kota Bekasi.

Dihadapan majelis hakim MK yang diketuai Majelis Hakim Aswanto, dengan anggota Saldi Isra dan Manahan Sitompul, pemohon mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor. 31/PL.03.3-Kpt/KPU-Kpt/Il/2018 Tanggal 12 Pebruari 2018 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dan Berita Acara Tanggal 5 Juli 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018.

Berdasarkan alasan-alasan dari pemohon. Pemohon mohon kepada Mahkamah Konsutusl RI untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara di tingkat Kota Dalam Pemilihan Walikota

dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018.

3. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi, untuk melaksanakan Keputusan

ini.

Iqbal Daut menyatakan sidang pertama yang dilakukan hari ini adalah mendengarkan Permohonan Pemohon, dalam persidangan perdana tadi sangat jelas Gugatan Pemohon sangat tidak memenuhi unsur-unsur yang di persyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang Gugatan Sengketa Hasil Pilkada, karena yang dipersoalkan tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 158 Ayat 2 Sub (d), yang menjelaskan bahwa : kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

"Artinya permohonan Gugatan Pihak Paslon No 2 sangatlah tidak memenuhi persyaratan unsur Substansi Materi Gugatan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Gugatan Sengketa Hasil Pilkada, Mahkamah Konstitusi itu lebih memprioritaskan penanganan Gugatan Sengketa Perselisihan Hasil Pilkada dgn ketentuan jumlah selisih suara sekitar 0,5 persen. Sedangkan kemenangan Paslon Nomor 1 Rahmat Effendi dan Tri Adhiyanto selisihnya mencapai 33,6 persen, sehingga jelas hal ini akan ditolak oleh Majelis Hakim Konstitusi yang menangani Gugatan Perkara Registrasi No.27/PHP.KOT-XVI/2018," papar Iqbal.

“Sedangkan hasil sidang pertama tadi untuk Permohonan Paslon Nomor 2 terdapat beberapa catatan dan koreksi, namun Ketua Majelis Hakim Konstitusi Aswanto, menegaskan bahwa Perubahan yang menyangkut Subtansi Pokok Perkara selain yang sudah diregistrasi dalam permohonan Gugatan Pemohon tidak akan menjadi pertimbangan majelis hakim, kecuali hanya perubahan Koreksi redaksional," imbuh Iqbal.

Agenda Persidangan yang dilaksanakan di Ruang Sidang Panel 2 pada hari ini ditutup dan akan dilanjutkan pada Sidang selanjutnya pada Hari Rabu, tanggal 1/8.Pukul 14.00 WIB dengan agenda materi persidangan mendengarkan jawaban Termohon yakni pihak KPU dan mendengarkan Keterangan pihak Terkait Paslon Wali Kota Bekasi dan Wakil Wali Kota Bekasi Nomor 1.

Iqbal Daut yang didampingi Tim Hukum lainnya, Hadi Sunaryo, RM.Purwadi, Silaban dan KMS.Herman selaku Tim Kuasa Hukum Walikota Bekasi terpilih Rahmat Effendi seusai sidang di MK menyatakan akan mempersiapkan Keterangan Pihak terkait yang akan kami bacakan pada sidang Rabu mendatang.

“Kita akan persiapkan jawaban keterangan dari kami selaku pihak terkait yang akan disampaikan pada sidang kedua nanti Rabu 1 Agustus 2018,”ujarnya. (RLS)

 



Sukoharjo
Selasa, 16 Oktober 2018 18:00 WIB
Daerah

Pangdam IV/Diponegoro Pimpin Apel 3 Pilar di Sukoharjo

SUKOHARJO (suarapedia) - Usai melaksanakan apel tiga pilar (Babinsa, Babinkamtibmas dan Kepala Desa/Lurah) di Kabupaten Wonogiri,

 

Tulangbawang Barat
Selasa, 16 Oktober 2018 16:27 WIB
Daerah

19 Kepala Tiyuh Terpilih Dilantik November

TULANG BAWANG BARAT (suarapedia) - 19 kepala tiyuh (desa) terpilih dari tujuh kecamatan di Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba),

 

Pesisir Barat
Selasa, 16 Oktober 2018 16:14 WIB
Daerah

Diskominfo Pesisir Barat Sosialisasikan Internet Sehat dan Aman

PESISIR BARAT (suarapedia) - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar), menggelar sosialisasi

 

Senin, 15 Oktober 2018 22:05 WIB
Daerah

Sekda Lampung Selatan Hadiri Paripurna Tiga Raperda

LAMPUNG SELATAN (suarapedia) - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Selatan Fredy SM menghadiri sidang paripurna DPRD Lamsel

 

Bandarlampung
Senin, 15 Oktober 2018 22:00 WIB
Daerah

URC-PPO Galang Dana Bocah Korban Kecemplung Penggorengan

BANDARLAMPUNG (suarapedia) - Puluhan driver ojek online (ojol) yang tergabung dalam URC Paguyuban Pengemudi Online (PPO) Lampung