25 Februari 2020
Jakarta

Disepakati, Hanya Ada Dua Status ASN ke Depan, PNS dan PPPK

Anggota Komisi II DPR RI sekaligus anggota F-PDIP dapil Lampung I Endro Suswantoro Yahman dalam Raker Komisi II DPR dengan Kemen-PAN RB dan BKN, di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (20/1/2020). | Foto: istimewa/gesuri.id

JAKARTA (suarapedia)-Komisi II DPR RI, Kementerian PAN RB, dan BKN sepakat untuk memastikan tidak ada lagi status pegawai yang bekerja di instansi pemerintah, selain Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).

“Dengan demikian ke depan tidak ada lagi jenis pegawai seperti pegawai tetap, pegawai tidak tetap, tenaga honorer, dan lainnya,” ujar anggota Komisi II DPR Endro Suswantoro Yahman membacakan butir ke-2 catatan kesimpulan rapat kerja Komisi II DPR di ruang rapat komisi, kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Hal krusial terkait sengkarut problematik proses penyederhanaan menuju reformasi birokrasi ini, jadi salah satu butir penting catatan dalam raker Komisi II DPR dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PAN RB), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), dipimpin Wakil Ketua Komisi II Arif Wibowo di ruang rapat komisi, kompleks parlemen Senayan Jakarta, Senin (20/1/2020).

Anggota Komisi II DPR RI Endro Suswantoro Yahman, menyampaikan catatan kesimpulan rapat, dalam raker yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo, dihadiri langsung Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo.

Seperti dikutip dari unggahan Facebooknya, Selasa (21/1/2020) siang, menurut anggota F-PDI Perjuangan DPR nomor anggota 152 dapil Lampung I itu, rapat juga mengungkap rekapitulasi pendaftar calon PNS 2019 lalu mencapai total 150.315 orang.

Meliputi, 36.935 orang pendaftar, tersebar di 65 instansi tingkat pusat, dan 113.380 orang pendaftar pengisi 456 instansi daerah.

Kesempatan itu, Men-PAN RB Tjahjo Kumolo, menjelaskan, penataan negara besar seperti Indonesia perlu proses panjang yang dimulai dengan reformasi birokrasi. Salah satunya, dengan penyederhanaan jabatan eselon dan penyesuaian kesejahteraan pegawai.

“Perlu sebuah proses dimulai dengan reformasi birokrasi, menghilangkan pola pikir eselon, sistem penggajian dan pensiun. Kesejahteraan juga kami pikirkan,” lugas eks Sekjen DPP PDI Perjuangan 2010-2015 dan Mendagri Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla 2014-2019 itu. (*/MUZZAMIL)

Berita Lainnya

Loading...

©copyright 2018, All right reserved ®www.suarapedia.com