13 November 2019
Home Politik Berita
Bandarlampung

Dua Mantan Komisioner KPU Lampung Ragukan Laporan Budiono

Nanang Trenggono | Foto: istimewa

BANDARLAMPUNG (suarapedia)-Dua Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Handy Mulyaningsih dan Nanang Trenggono meragukan anggapan dugaan jual beli jabatan di seleksi Komisioner KPU Kabupaten/Kota yang dilaporkan oleh Dosen Fakultas Hukum Unila Lampung, Budiono.

“Bagi saya ini mengejutkan, hal ini tidak lazim,” kata Handy Mulyaningsih, saat menghadiri jumpa pers terkait laporan dugaan tersebut ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung, Jumat (8/11/2019).

Menurut Handy, selama dirinya mengikuti seleksi belum pernah ada kejadian seperti ini. “Penyelenggara pemilu harus bersih, berintegritas, dan profesional,” ujar Handily 

Sementara Nanang Trenggono yang merupakan mantan Ketua KPU Provinsi Lampung dua periode mengaku prihatin.

“Selama ini tidak pernah, waktu dulu dilakukan seleksi berjenjang oleh KPU Provinsi, gak ada yang begini-begini,” kata Nanang 

Keraguan mereka ini tergambar ketika Budiono, yang juga mantan Anggota Tim Panitia Seleksi Komisioner KPU Provinsi Lampung, melaporkan upaya dugaan itu ke LBH tanpa memperlihatkan pecahan uang yang dimaksud.

Selain itu, kapasitasnya sebagai pelapor. Apakah memiliki surat kuasa dari para korban. Juga tidak ditunjukannya saat itu. Padahal, dari kronologisnya tergambar kedekatan antara Budiono dan para korban.

Budiono menjadi pelapor dalam dugaan jual beli jabatan dengan melaporkan calon Komisioner KPU Tulangbawang VY, calon Komisioner KPU Pesawaran LP, dan Anggota KPU Provinsi Lampung ENF.

Saat menuturkan kronologis kejadian dalam konferensi pers di Kantor LBH Bandarlampung, Budiono mengatakan VY bersama suaminya GS, menemui dirinya di rumah kediamannya, Minggu (3/11/2019) sekira pukul 06.30 WIB pagi. “Saya teman satu kampung GS di Tulangbawang,” kata Budiono.

Menurut Budiono pertemuan di rumah kediamannya juga bukan merupakan pelanggaran etika. “Saya kan tim seleksi komisioner di provinsi,” ujarnya.

Pada sisi lain, Direktur LBH Bandarlampung Candra Muliawan yang menjadi kuasa hukum Budiono telah mengirimkan bukti-bukti dugaan jual beli jabatan berupa kuitansi, dan hardcopy, ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Dalam waktu dekat, kami juga akan melaporkan hal ini ke Polda Lampung,” kata Awang sapaan akrabnya.(*)

Berita Lainnya

Loading...

©copyright 2018, All right reserved ®www.suarapedia.com