18 Oktober 2019
Home Hukum Berita
BANDARLAMPUNG

OTT Lampung Utara, KPK Tetapkan 6 Tersangka

Foto: istimewa

BANDARLAMPUNG (suarapedia)- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar konferensi pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang terjadi di Lampung Utara (Lampura).

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan mengatakan, Bupati Lampung Utara diduga menerima suap terkait Proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara

"KPK sangat prihatin dan miris harus mengawali pekan ini dengan informasi kegiatan tangkap tangan yang dilakukan oleh Kepala Daerah di Lampung Utara. Bupati Lampung Utara menjadi kepala daerah yang ke-47 yang ditangkap tangan oleh KPK, dan kepala daerah yang ke-119 yang ditangani KPK sampai saat ini," kata Basaria, Senin (7/10) malam.

Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK mengamankan 7 orang pada Minggu, 6 Oktober - Senin, 7 Oktober 2019 di Lampung Utara. Mereka adalah Bupati Lampung Utara AIM,  RSY orang kepercayaan AIM, SYH Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara, FRA  Kepala Seksi Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara, WHN Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara, CHS dan RGI keduanya adalah pihak swasta

"Hari ini, Senin (7/10) HWS menyerahkan diri ke Kantor Kepolisian Resor Lampung Utara yang kemudian diantar ke Polda Lampung pukul 11.00 WIB. HWS tiba di Gedung Merah Putih KPK sekira pukul 18.30 WIB. Total dilakukan pemeriksaan di kantor KPK terhadap 8 orang dalam kegiatan OTT ini," ungkap Basaria.

Dia menjelaskan kronologis OTT di Lampung Utara.

KPK menerima informasi akan adanya transaksi penyerahan uang terkait dengan proyek di Dinas Perdagangan di Kabupaten Lampung Utara.

Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai akan adanya penyerahan sejumlah uang kepada Bupati, tim langsung bergerak ke rumah Dinas Bupati dan menangkap RSY sekitar pukul 18.00 WIB;

Penyidik mengalami sedikit kendala ketika hendak masuk ke Rumah Dinas Bupati karena tidak kooperatifnya beberapa pihak di tempat, tim baru bisa masuk dan mengamankan Bupati AIM sekitar Pukul 19.00;

Di Rumah Dinas Bupati, dari kamar AIM, tim mengamankan uang sebesar Rp200 juta.

Tim kemudian menuju rumah WHN, Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara dan mengamankannya pada pukul 20.00 WIB.

Secara terpisah, tim lain bergerak ke rumah SYH, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara dan mengamankannya sekitar pukul 20.35 WIB, dari SYH, tim mengamankan uang Rp38 juta yang diduga terkait proyek.

Secara paralel, tim lain mengamankan RGI, Swasta di rumahnya pada pukul 21.00 WIB;

Kemudian secara terpisah, tim lain bersama RSY, orang kepercayaan Bupati kembali ke rumahnya dan mengamankan uang sebesar Rp440 juta pada 00.12 WIB;

Tim kemudian mengamankan CHS, swasta pada Senin dini hari pukul 00.17 di rumahnya;

Terakhir, tim mengamankan FRA, sekitar pukul 00.30 WIB. Dari FRA, tim mengamankan uang Rp50 juta yang diduga terkait proyek.

Tujuh orang yang diamankan tersebut langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK melalui jalur darat, dilanjutkan permintaan keterangan.

Senin pagi ini, HWS, swasta menyerahkan diri ke Polres Lampung Utara pada Senin (7/10) pukul 08.00 WIB. Pihak Polres Lampung Utara kemudian membawa HWS ke Polda Lampung. Tim Polda Bandar lampung kemudian mengantarkan WHS ke Gedung Merah Putih KPK dan tiba pukul 18.30.

Total uang yang diamankan tim adalah Rp728 juta

"Untuk Dinas Perdagangan diduga penyerahan uang kepada AIM, Bupati Lampung Utara dilakukan oleh HWS, Swasta pada WHN, Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara melalui RSY, orang kepercayaan Bupati," jelas Basaria.

Lalu, HWS menyerahkan uang Rp300 juta kepada WHN, dan kemudian WHN menyerahkan uang Rp240 juta pada RSY. (sejumlah Rp60 juta masih berada di WHN).

"Dalam OTT ini, KPK menemukan barang bukti uang Rp200 juta sudah diserahkan ke AIM dan kemudian diamankan dari kamar Bupati. Uang ini diduga terkait dengan 3 proyek di Dinas Perdagangan, yaitu: Pembangunan pasar tradisional desa comook sinar jaya kecamatan muara sungkai Rp1,073 miliar.  Pembangunan pasar tradisional desa karangsari kecamatan muara sungkai Rp1,3 miliar dan Konstruksi fisik pembangunan pasar rakyat tata karya (DAK) Rp3,6 miliar," kata basari.

Terkait proyek di Dinas PUPR, KPK juga menemukan uang di mobil dan rumah RSY, orang kepercayaan Bupati sejumlah total Rp440 juta.

Sebelumnya, sejak tahun 2014, sebelum SYH menjadi Kepala Dinasi PUPR Lampung Utara, AIM yang baru menjabat memberi syarat jika SYH ingin menjadi Kadis PUPR maka harus menyiapkan setoran fee sebesar 20-25% dari proyek yang dikerjakan oleh Dinas PUPR.

Sedangkan pihak rekanan dalam perkara ini, yaitu: CHS sejak tahun 2017 sampai dengan 2019, telah mengerjakan setidaknya 10 proyek di Kabupaten Lampung Utara.

Sebagai imbalan atau fee, CHS diwajibkan menyetor uang pada AIM, BUpati Lampung Utara melalui SYH, Kepala Dinas PUPR dan RSY, orang kepercayaan Bupati.

AIM diduga telah menerima uang beberapa kali terkait dengan proyek di Dinas PUPR, yaitu sekitar bulan Juli 2019, diduga AIM telah menerima Rp600 juta. Pada akhir September, diduga AIM telah menerima Rp50 juta dan pada 6 Oktober, diduga menerima Rp350 juta

"Diduga uang yang diterima pada September dan Oktober 2019 itulah yang ditemukan di rumah RSY, orang kepercayaan Bupati.  Uang tersebut direncanakan digunakan sewaktu-waktu untuk kepentingan AIM, Bupati Lampung Utara," kata Basaria.

Setelah melakukan pemeriksaan, dilanjutkan dengan gelar perkara, dalam batas waktu 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHAP KPK menyimpulkan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi menerima hadiah atau terkait proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan di Kabupaten Lampung Utara.

Sejalan dengan peningkatan status penanganan perkara ke penyidikan, KPK menetapkan 6 orang tersangka yaitu AIM, RSY, SYH dan WHN sebagai penerima. Lalu, CHS dan HWS sebagai pemberi.

Terhadap 6 orang tersangka tersebut sebagai penerima AIM dan RSY disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP;

SYH dan WHN disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;

Sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (*)


Tag : OTT Lampung Utara KPK Agung Ilmu Mangkunegara

Berita Lainnya

Loading...

©copyright 2018, All right reserved ®www.suarapedia.com