18 Oktober 2019
Home Politik Berita
BANDARLAMPUNG

Akademisi: Revisi UU KPK Siasat Pemerintah dan DPR Amputasi KPK

Yusdianto | Foto: istimewa

BANDARLAMPUNG (suarapedia)–Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung (Unila), Yusdianto mengatakan, revisi UU KPK yang disahkan pemerintah dampaknya cukup signifikan secara global. Juga akan mengubah sistem kelembagaan yang diatur baik dari fungsi tugas kewenangan.

“Katakanlah UU KPK yang telah ditetapkan itu secara langsung berdampak terkait semua kewenangan tugas KPK yang ada di dalamnya, termasuk dengan independensi kelembagaan KPK itu sendiri. Maka pada akhirnya publik marah dengan proses pengesahan UU KPK ini. Apalagi disusul dengan UU yang sama modelnya yang dilakukan DPR RI pada akhir masa jabatannya,” ujar Yusdianto via telepon, Rabu (25/9/2019).

Menurut dia, DPR pada akhir masa jabatannya tak boleh melakukan aktivitas lagi meski punya kewenangan dan legalitas untuk melakukan perubahan.

“Seharusnya secara hukum, oke DPR punya legalitas melakukan tapi secara etika mereka harusnya pada akhir masa jabatan tak boleh beraktivitas lagi dan harusnya menunggu anggota dewan baru yang akan dilantik pada 1 Oktober,” tuturnya.

Dia meneruskan, disahkan revisi UU KPK, publik menganggap itu ada siasat, ditambah lagi pemerintah dan DPR RI sangat terburu-buru mengesahkan RKUHP, UU Pertanahan, Lapas, dan semua belum pernah publik diminta tanggapan dan faktanya.

“Karena prosedur yang pertama adalah ketika undang-undang itu akan dibahas, mestinya DPR dan pemerintah mendengar apa yang disampaikan dan dikritisi publik,” katanya.

Maka tak keliru publik menganggap ini sebuah siasat yang dilakukan pemerintah dan DPR untuk mempermudahkan mereka dalam hal menyelenggarakan negara tanpa mereka tahu dan peka apa yang terjadi di tengah masyarakat.

Kemunculan mahasiswa bukan tanpa alasan, mereka melihat negara ini menuju kehancuran bukan kebaikan, salah satunya dalam produk hukum, publik masih percaya yang dilakukan oleh KPK.

“Sementara mereka (KPK) diamputasi dengan alasan pemerintah akan menguatkan, menguatkan darimana, sementara dari beberapa yang ditelaah oleh publik di situ sangat sarat dengan melemahkan dari KPK itu sendiri,” ungkapnya. (BOWO)


Tag : Akademisi Unila Yusdianto Revisi UU KPK DPR RI

Berita Lainnya

Loading...

©copyright 2018, All right reserved ®www.suarapedia.com