22 Juli 2019
Waykanan

DPRD Waykanan Gelar Paripurna Pengesahan Tiga Raperda

Foto: istimewa

WAYKANAN (suarapedia) - Bersamaan dengan sidang Paripurna Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan ABPD  Kabupaten Waykanan Tahun Anggaran 2019 diruang rapat utama DPRD setempat, Selasa (25/06/2019) juga dilangsungkan sidang Paripurna dalam rangka penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2019, dan Pengesahan 3 (tiga) Raperda Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Waykanan.

Bupati Waykanan Raden Adipati Surya dalam sambutannya menegaskan, Ranperda Kabupaten Waykanan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Waykanan Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT. Way Kanan Makmur.

Dikatakannya, Raperda ini disusun dengan tujuan untuk merestrukturisasi atau menyehatkan kembali Badan Usaha Milik Daerah PT. Way Kanan Makmur yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Waykanan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT. Way Kanan Makmur dengan harapan agar PT. Way Kanan Makmur mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah dan manfaat kepada masyarakat kabupaten Waykanan.

Aset-aset milik pemerintah daerah yang belum maksimal kegunaannya, diantaranya Rice Milling Plant atau Pabrik Pengelolaan Padi Terpadu di Kecamatan Bumi Agung, menjadi fokus utama untuk segera difungsikan oleh Badan Usaha Milik Daerah PT. Way Kanan Makmur.

Selain itu, dengan telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, menyebabkan perlunya penyesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Waykanan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT. Way Kanan Makmur terhadap Perturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah tersebut. IKLAN KPU

Raperda Kabupaten Waykanan Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Waykanan Pada Badan Usaha Milik Daerah PT. Way Kanan Makmur, Raperda ini disusun sebagai langkah lanjutan dalam melaksanakan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT. Way Kanan Makmur, hal ini sesuai dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam PP tersebut diatas pernyataan modal daerah harus dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Raperda Kabupaten Waykanan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, disampaikan karena Barang milik daerah adalah unsur yang penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar. Untuk mendukung pengelolaan barang yang efesien dan efektif, maka perlu dibuat suatu produk hukum berupa Peraturan Daerah.

Raperda tersebut memuat aturan tentang pengelolaan Barang Milik Daerah yang dimulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan dan pengendaliannya, maka diharapkan Raperda pengelolaan barang milik daerah untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah dan secepatnya bisa dijadikan pedoman oleh Satuan Perangkat Daerah (SKPD). (CHAIKAL)

Berita Lainnya

Loading...

©copyright 2018, All right reserved ®www.suarapedia.com