22 Mei 2019
Home Politik Berita
Bandar Lampung

Ini Alasan KPU Bandarlampung Pecat 7 Anggota PPS Rajabasa

Fauzi Heri | Foto: suarapedia/bowo

BANDARLAMPUNG (suarapedia)- KPU Kota Bandarlampung membenarkan terkait kabar pemecatan 7 anggota PPS di Kecamatan Rajabasa. Pemecatan tersebut berdasarkan kinerja PPS yang dinilai jarang aktif dalam pelaksanaan semua tahapan pemilu. Selain itu, mereka juga dinilai masih minim pengetahuan terkait data pemilih.

Ketua KPU Kota Bandarlampung, Fauzi Heri mengatakan, pemecatan PPS di Rajabasa itu berdasarkan laporan evaluasi kinerja PPS terkait penilaian Pokja Logistik PPK Rajabasa.

Dalam laporannya, pemecatan bermula dari PPK kecamatan Rajabasa mendapatkan undangan dari KPU Kota Bandar Lampung untuk menghadiri acara rapat logistik di aula KPU pada Senin (4/2) lalu.

Selanjutnya PPK Rajabasa yakni Anton Lironi selaku Ketua PPK Rajabasa mengundang seluruh jajaran penyelenggara di tingkat kelurahan, untuk dapat hadir pada acara setting formulir C1. Pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019 pukul 09.00 WIB.

“Ketika PPK Rajabasa menghadiri acara setting tersebut ternyata hanya 2 orang saja yang membantu, oleh sebab itu jajaran PPK Kecamatan Rajabasa mengevaluasi kinerja PPS dalam kegiatan logistik tersebut. Di hari selanjutnya kembali terjadi hanya 3 orang PPS yang membantu sampai dengan hari ketiga acara setting tersebut,” terangnya.

Kemudian, mengingat semua tahapan pemilu 2019 ini sangat penting termasuk acara setting logistik yakni menyiapkan 5 formulir C1 di setiap TPS, PPK Rajabasa mengevaluasi kinerja PPS yang sudah dilakukan serta kehadirannya.

“Sehingga PPK mengganti PPS atas dasar kinerja serta ketidak aktifan dalam melaksanakan semua tahapan pemilu 2019,” jelasnya.

Selain itu, pemecatan juga berdasarkan laporan evaluasi kinerja PPS Rajabasa terkait penilaian Pokja pemutahiran data pemilih PPK Rajabasa.

“Dan dalam laporan itu, mereka dinilai sangat minim pengetahuan nya tentang “data pemilih” diwilayah kerjanya sendiri,” terangnya.

Disampaikannya, sejak awal dimulai proses pengerjaan data pemilih, hampir semua PPS Rajabasa yang di PAW tidak berkontribusi.

Padahal, kata dia, semua pengerjaan data sudah di backup oleh PPK Pogja Data sendiri. “Mereka hanya tinggal mengerjakan data yang sifatnya dasar seperti mendata pemilih yang belum terdaftar, memperbaiki elemen data yang mereka berikan sendiri, tanpa pernah direpotkan dengan proses upload SIDALIH,” jelasnya.

Bahkan, lanjuti dia, hampir semua PPS yang Di-PAW itu sangat minim pengetahuannya tentang “data pemilih” diwilayah kerjanya sendiri.

“Setiap diadakan rakor terkait data pemilih, selalu jarang hadir kecuali yang memang mengerjakan data hanya ada 1 PPS yang di PAW yang ikut membantu sedikit proses pengerjaan Data Pemilih,” ungkapnya.

Terkait mereka yang belum mendapatkan SK pemberhentian, Fauzi menegaskan semua ada administrasinya.

“Ada semua administrasinya. Kalau belum nyampe SK pemberhentian nya ambil di KPU kota,” tukasnya.

Sebelumnya, Beredar kabar KPU Kota Bandarlampung melakukan pemecatan terhadap 7 anggota PPS Kecamatan Rajabasa. Kabar tersebut muncul dalam status akun Facebook Gunawan Handoko yang diunggah, Minggu (24/3/2019) malam. Dalam statusnya, diceritakan 7 anggota PPS dipecat tanpa pemberitahuan yang jelas dari pihak KPU Kota Bandarlampung.

“Malam ini kedatangan 7 orang tamu dari 4 kelurahan di kecamatan Rajabasa. Mereka curhat sekaligus minta pendapat, karena telah diberhentikan sebagai anggota PPS oleh KPU Kota Bandarlampung tanpa diberitahu kesalahannya apa,” tulis Gunawan Handoko dalam status akun facebooknya.(BOWO)


Tag : KPU Kota Bandarlampung PPS Rajabasa SIDALIH Pemilu

Berita Lainnya

Loading...

©copyright 2018, All right reserved ®www.suarapedia.com