19 Agustus 2019
Home Politik Berita
Bandar Lampung

Fraksi PDIP Akan Sampaikan Lima Usulan Pada Rapim DPRD Lampung

Watoni Nurdin | Foto: suarapedia/bowo

BANDARLAMPUNG (suarapedia) - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Lampung akan menyampaikan lima usulan rekomendasi saat rapim pada minggu depan.

"Kalau sekarang kami belum bisa menyebutkan. Tetapi, kami akan menyampaikan tiga sampai lima usulan rekomendasi saat Rapim bersama pimpinan dewan dan pimpinan fraksi DPRD Lampung," kata ketua Fraksi PDIP DPRD Lampung Watoni Nurdin, Senin (11/2/2019).

Tujuan digelarnya Rapim ini, kata anggota komisi IV DPRD Lampung ini untuk menyampaikan hasil kerja Pansus yang kemudian ditanggapi oleh pimpinan dewan dan fraksi. 

Hal ini berdasarkan kesepakatan saat digelarnya rapat beberapa waktu lalu yang hanya dihadiri oleh empat fraksi, diantaranya PDIP, PKB, Demokrat dan PKS.

"Dari sana akhirnya diputuskan bahwa kita ingin menyampaikan surat ke sekwan dan meminta pimpinan menjadwalkan Rapim antara Pansus, pimpinan dewan dan fraksi," ucapnya. IKLAN BPKAD PESIBAR

Usulan rekomendasi ini, belum tentu diamini oleh semua fraksi di DPRD Lampung. Kendati demikian, ia meyakini usulan rekomendasi ini nantinya akan diamini oleh 80 persen fraksi DPRD Lampung.

"Saya pikir sekitar 80 persen fraksi akan mengamininya, melihat kondisi real dan ada masyarakat, forum Apdesi hingga media yang menyampaikannya,"tegasnya.

Fraksi PDIP melihat adanya sebuah kejadian saat pilgub 27 Juni 2018 lalu, dimana maraknya money politik yang terjadi secara masif di masyarakat. 

"Kemudian teman-teman DPR meminta agar dibentuk pansus. Karena ini fenomena tidak baik untuk proses penegakan demokrasi di Lampung dan Indonesia. Kami khwatirkan bakal berimplikasi tidak baik. Makanya PDIP menyambut ini dengan tujuan positif dan meletakan semua faktual di lapangan menjadi argumentasi, kemudian dijadikan pendapat akhir dari PDIP," ucapnya.

Bisa saja, dari rekomendasi yang disampaikan nanti menjadi acuan pemangku kepentingan untuk menganulir penetapan atau pembatalan pasangan calon gubernur - wakil gubernur terpilih saat digelarnya ajang pesta demokrasi lima tahunan tingkat provinsi tersebut. (BOWO)

Berita Lainnya

Loading...

©copyright 2018, All right reserved ®www.suarapedia.com