21 Februari 2019
Home Hukum Berita
Bandar Lampung

Akademisi Dukung Jokowi Ukur Ulang HGU PT SGC

Akademisi Unila Dedi Hermawan | Foto: istimewa

BANDARLAMPUNG (suarapedia) - Akademisi Lampung sejutu dan mendukung penuh rencana persiden Jokowi untuk mengukur ulang Hak Guna Usaha (HGU) PT Sugar Group Companies (SGC). Melalui staf khusus bidang masyarakat Lenis Kogoya.

Salah satu akademisi Unila yang mendukung langkah presiden ini, Dedi Hermawan. Dia merupakan salah satu dari tiga akademisi yang menulis buku tentang perlawanan rakyat terhadap koorporasi yang menguasai Hak Guna Usaha (HGU) PT. SGC, dengan judul 'konflik lahan perkebunan'.

Dosen Jurusan Administrasi Negara  Unila ini mengatakan, sudah selayaknya pemerintah melakukan pengukuran ulang terhadap HGU Perkebunan dan Perusahaan gula terbesar di Indonesia ini. Selama ini banyak sekali informasi yang belum terungkap, sebab SGC sendiri cenderung tertutup soal luas lahan.

"Bahkan ada data-data yang menunjukkan ada penggunaan lahan diluar kesepakatan. Sehingga ini bisa dijadikan landasan untuk peninjauan ulang HGU PT. SGC," kata dia, Selasa (29/1/2019).

Menurutnya permasalahan luas lahan HGU PT. SGC banyak menimbulkan kontroversinya. Seperti luas lahannya, pembayaran pajaknya dan soal hak tanah ulayat.

"Dalam buku yang kita tulis juga, banyak sekali sekali kontroversi tentang HGU PT SGC. Termasuk perlawanan masyarakat yang memperjuangkan haknya kepada pemerintah daerah yang selalu mentah," kata dia.

Dia menyebutkan, selama ini masyarakat bukan tidak melakukan perlawanan terhadap PT SGC. Namun perlawanan yang mereka lakukan selalu saja mentah di pusat.

"Jadi jika presiden memiliki inisiatif untuk melakukan pengukuran ulang HGU PT SGC suatu terobosan yang bagus, bisa bersinergi dengan masyarakat memperjuangkan haknya. Sebab selama ini seperti ada tembok besar yang menghalanginya, upaya-upaya advokasi ke pusat selalu saja mentah," kata dia

Dedi Hermawan menjelaskan, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 telah menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

"Artinya, apa saja yang ada di bumi dan segala yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat," ujar Dedi.

"Selain itu, pasal 1 ayat 3 UU Pokok Agraria menyebut, hubungan antara bangsa Indonesia dengan bumi, air, serta ruang angkasa yang termaksud pada ayat 2 adalah hubungan yang bersifat abadi," sambungnya.

Dia menjelaskan, hubungan dengan bangsa Indonesia itu bukan hanya pada generasi sekarang, tetapi juga generasi seterusnya.

"Oleh karena itu, sumber daya alam harus dijaga. Jangan sampai dirusak atau ditelantarkan," tegasnya.

Dari hasil penelusuran yang dilakukan, ada beberapa data yang diperoleh dari konflik perkebunan tersebut berdasarkan pengakuan dari Rukhyat Kusumayuda, mantan Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung Bidang Pemerintahan Hukum dan Pertanahan menyampaikan sesuai tugas yang diemban melaksanakan pembebasan tanah untuk perkebunan tebu dan pabrik gula PT. Sweet Indo Lampung (sekarang telah menjadi Sugar Group Companies) terdiri dari 4 PT sesuai dengan izin lokasi ±134.000 ha termasuk ±28.000 Ha tanah hutan kawasan Register 47.

Penolakan kelompok masyarakat adat yang dipelopori oleh A. Syukri Isa dengan mengatasnamakan Forum Komunikasi Komunitas Masyarakat Hukum Adat Gedung Meneng dan Teladas Kecamatan Gedungmeneng, Kabupaten Tulang Bawang atas koptasi lahan oleh Sugar Grooup Campanies yang dilakukan oleh anak peruhaan PT. Sweet Indo Lampung (SIL), PT. Indo Lampung Perkasa (ILP), PT. Indo Lampung Cahaya Makmur (ILCM). Dan tuntutan pelanggaran penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha atas Tanah Ulayat dan Tanah KHP Way Terusan Register 47 Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung yang diambil paksa oleh Sugar Group Companies melalui anak perusahaan PT. Garuda Panca Artha dan PT. Mulia Kasih Sejati (MKS). (RED)


Tag : PT SGC HGU PT SGC Jokowi SGC Kasus Lahan

Berita Lainnya

©copyright 2018, All right reserved ®www.suarapedia.com