15 Desember 2018
Home Nasional Berita
Jakarta

Jebakan-Jebakan, Pangkas!

Foto : istimewa/ilustrasi

JAKARTA (suarapedia) --Di tengah upaya keras memberantas korupsi, upaya membangun cara kerja yang cepat dan efisien adalah sebuah keharusan. Mengingat kini dan ke depan, dunia menghadapi tantangan yang makin kompleks, persaingan pun makin ketat.

Dalam dunia yang berubah sangat cepat, kecepatan merupakan kata kunci terpenting untuk memenangkan kompetisi. 

"Sekali lagi, kecepatan merupakan kata kunci terpenting untuk memenangkan kompetisi,” tegas Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutan pembukanya pada Konferensi Nasional Pencegahan Korupsi Tahun 2018 sebagai rangkaian peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 9 Desember 2018, di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (4/12/2018 pagi.

Yang besar, kata Presiden, belum tentu mengalahkan yang kecil. Yang kaya belum tentu mengalahkan yang miskin.

"Tetapi yang cepatlah, yang pasti akan mengalahkan yang lambat, yang cepatlah yang pasti akan mengalahkan yang lambat. Yang berani berinovasilah yang akan mengalahkan yang sekedar menjalankan rutinitas yang monoton," tegas Presiden lagi, meyakinkan.

Oleh karena itu, dalam sambutannya di hadapan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, empat komisioner lainnya, beberapa menteri Kabinet Kerja dan tamu hadirin itu dirinya mengajak semua pihak membangun ekosistem agar kita bisa melangkah lebih cepat.

“Pangkas proses yang panjang, baik di kementerian, baik di lembaga, baik di kabupaten, di kota, di provinsi. Pangkas regulasi yang mempersulit langkah, yang membuat jebakan-jebakan kesalahan, lakukan debirokratisasi dan tingkatkan efisiensi serta selalu berorientasi pada goal, hasil, goal-oriented, bukan prosedur-oriented,” pinta Presiden serius.

Ditegaskan pula, upaya membangun ekosistem yang mendukung efisiensi dan inovasi tersebut harus jadi bagian terintegrasi dalam pemberantasan korupsi. "Harus menjadi agenda yang dikerjakan bersama termasuk antara pemerintah dengan KPK."

Presiden mencontohkan dalam pelayanan publik, jika sistem pelayanan sederhana, cepat, dan transparan, maka tidak ada relevansi untuk menyuap.

“Sekali lagi kalau pelayanannya sederhana, cepat, dan transparan maka tidak ada relevansinya untuk menyuap,” lugas capres petahana itu.

Dilansir laman resmi setkab.go.id, hadir mendampingi Presiden dalam kesempatan itu antara lain Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Mendagri Tjahjo Kumolo, Mensesneg Pratikno, Menkumham Yasonna Laoly, Mendag Enggartiasto Lukita, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Desa PDTT Eko P. Sandjojo, Menteri BUMN Rini Soemarno, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. 

Dari Lampung, dukungan positif atas penegasan Presiden Jokowi tersebut disuarakan Ketua Badan Pekerja Centre for Democracy and Participative Policy Initiatives Studies (CeDPPIS) Muzzamil, Selasa petang. 

Menurutnya, penegasan itu penting bagi konsolidasi tiada henti seluruh kekuatan progresif antikorupsi di Indonesia, di tengah tren redistribusi praktik patologis korupsi hingga ke daerah-daerah. 

"Saya termasuk yang bersetuju, sebagai Kepala Negara, Presiden Jokowi bersama KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung terus membuka ruang seluas-luasnya partisipasi rakyat dan terobosan hukum progresif guna mempersempit ruang gerak koruptor, musuh rakyat, musuh negara ini," kata mantan aktivis 1998 ini. 

Senada diungkapkan Direktur Eksekutif Jaringan Anti Korupsi (JAK) Lampung Didi Junaidi. "Selain darurat narkoba, kita juga darurat korupsi."

"Melawan korupsi tak cukup dengan OTT (operasi tangkap tangan, Red), orasi, aksi boikot, pembangkangan sipil, atau bahkan ancaman maksimal hukuman mati. Pencegahan korupsi juga wajib hadir dalam kurikulum pendidikan nasional kita, mulai tingkat pra-sekolah, bila perlu," ujar Didi, yang sejak 2005 dikenal pegiat antikorupsi. (*)


Tag : Jokowi Joko Widodo Korupsi OTT KPK Hari Anti korupsi

Berita Lainnya

©copyright 2018, All right reserved ®www.suarapedia.com