15 Desember 2018
Home Politik Berita
Bandar Lampung

BK: Keterangan Ririn dan Joko Tidak Sinkron

Foto : suarapedia/bowo laksono

BANDARLAMPUNG (suarapedia) – Badan Kehormatan (BK) DPRD Lampung menilai tidak adanya sinkronisasi antara keterangan Ririn Kuswantari dan staf Komisi I.

“Disini ada ketimpangan atau ketidaksinkronan dari keterangan dari staf komisi I saudara Joko dan ketua komisi I Ririn Kuswantari,”kata ketua BK DPRD Lampung, Abdullah Fadry Auly, Senin (29/10/2018).

Dalam pemeriksaan tadi, Ririn menceritakan kronologi terbitnya surat yang menscanning tandatangan wakil ketua DPRD Lampung Johan Sulaiman. Menurut Ririn, kata anggota komisi V DPRD Lampung ini, ia menginstruksikan staf Joko agar membuat dua surat undangan, yakni untuk  Pansel dan mengundang kembali Plt Sekdaprov Lampung.

“Undangan ini kembali dikirimkan karena sebelumnya Plt Sekdaprov Lampung tidak memenuhi undangan RDP bersama komisi I DPRD Lampung, sebab diwakili oleh Biro Hukum,”jelasnya.

Dalam cerita versi Ririn saat pemeriksaan tadi, setelah memberi instruksi, dua jam kemudian, ia mengaku baru ingat jika telah memerintahkan staf untuk membuat surat udangan RDP.  Kemudian, sekretaris fraksi partai Golkar DPRD Lampung ini memanggil staf untuk menanyakan terkait surat tersebut.

“Ririn menanyakan soal surat itu ke staf karena ingin menandatangani surat pengantar tersebut. Kemudian, Joko menjawab bahwa sudah itu sudah selesai. Mendengar hal itu,  kemudian Ririn bertanya, kenapa sudah selesai, kan saya belum tandatangani  surat pengantar untuk pimpinan.  Mendengar itu, Joko menjawab  bahwa surat itu sudah selesai, karena hanya merubah tanggal dan tujuan saja, sebab nomornya suratnya sama. Ririn kembali bertanya, kok bisa begitu, lalu arsipnya mana, itu pertanyaan dari ibu Ririn. Lalu Joko menjawab, surat itu sudah ada di bagian umum. Jadi hanya itu yang dipaparkan Ririn berkaitan dengan kronoliogisnya. Tetapi saya menilai cerita ini tidak sama dengan cerita yang dijelaskan saudara joko saat kita periksa disini,”tegasnya.

Kendati demikian, ia menilai bahwa cerita ini tidak sama dengan disampaikan oleh koordinator staf komisi I Joko Purwanto saat diperiksa oleh BK DPRD Lampung beberapa waktu lalu. Oleh karena itu,  pihaknya berencana menggelar rapat internal pada Selasa (30/10) untuk mencari kesimpulan dari beberapa pemeriksaan yang telah dilakukan.

“Kita tidak ada pemeriksaan lanjutkan, jadi nanti dirapatkan dulu untuk mengambil suatu kesimpulan. Karena ini ada pelanggaran dari staf dan kelalaian dari pimpinan karena tidak melakukan kontrol secara baik,”ucapnya.

Setelah adanya rapat internal ini,  kata dia, hasil rekomendasi itu nantinya akan disampaikan ke pimpinan DPRD Lampung untuk ditindaklanjuti. (BOWO)


Tag : Tanda Tangan Palsu DPRD Lampung Golkar Ririn Kuswantari DPRD Lampung Inspektorat Komisi I DPRD Lampung

Berita Lainnya

©copyright 2018, All right reserved ®www.suarapedia.com